#WPFD2016
Hari Kebebasan Pers Sedunia

    Beda Itu Hak!
    #WPFD2016

    Asal-usul World Press Freedom Day

    Pada 1993, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memeringati prinsip dasar kemerdekaan pers, demi mengukur kebebasan pers di seluruh Internasional. Sejak itu, 3 Mei diperingati demi memertahankan kebebasan media dari serangan atas independensi dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya.


    3 Mei menjadi hari untuk mendorong inisiatif publik untuk turut memerjuangkan kemerdekaan pers. Hari Kebebasan Pers Sedunia juga menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah untuk menghormati komitmennya terhadap kemerdekaan pers. Pada 3 Mei ini pula, komunitas pers di seluruh dunia akan mempromosikan prinsip-prinsip dasar kebebasan pers dan untuk memberikan penghormatan kepada para wartawan yang gugur dalam tugas.

    Kaitan Hari Kebebasan Pers Sedunia dengan Indonesia

    Pada 23 September 1999, Presiden Indonesia BJ Habibie mengesahkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang mencabut wewenang pemerintah untuk menyensor dan membredel pers. Akan tetapi, dalam kenyataannya profesi jurnalis masih menjadi salah satu profesi yang paling terancam di Indonesia.

    Pemerintah melalui aparat penegak hukum, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, terus menjalankan praktik impunitas, melindungi para pelaku pembunuhan terhadap jurnalis dari jeratan hukum. Sejak 1996 hingga sekarang, sedikitnya ada delapan kasus pembunuhan dan kematian misterius jurnalis yang belum diusut tuntas oleh polisi.

    Pembunuhan jurnalis Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (Udin tewas dianiaya orang tidak dikenal pada 16 Agustus 1996) hingga kini gagal diungkap polisi, dan kegagalan itu lebih diakibatkan tidak adanya kemauan polisi untuk mengungkap dan menangkap pembunuh Udin.

    Praktik Impunitas dalam Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis

    Praktik impunitas dalam kasus Udin menyuburkan praktik kekerasan terhadap jurnalis yang menjalankan profesinya, menjadi gelombang kekerasan yang tak pernah putus. Sejak 1996, sedikitnya telah terjadi 12 kasus pembunuhan jurnalis.

    Dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dari 12 kasus pembunuhan jurnalis itu terdapat delapan pembunuhan jurnalis yang terbengkalai dan para pelakunya belum diadili.

    Delapan kasus pembunuhan jurnalis itu yang kasusnya tak terselesaikan adalah kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (jurnalis Harian Bernas di Yogyakarta, 16 Agustus 1996), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi di Kalimantan Barat, ditemukan tewas pada 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press di Timor Timur, 25 September 1999), Muhammad Jamaluddin (jurnalis kamera TVRI di Aceh, ditemukan tewas pada 17 Juni 2003), Ersa Siregar, jurnalis RCTI di Nangroe Aceh Darussalam, 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo di Jawa Timur, ditemukan tewas pada 29 April 2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (jurnalis TV lokal di Merauke, Papua, ditemukan pada 29 Juli 2010) dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas pada 18 Desember 2010).

    Kekerasan yang Berlanjut di Indonesia

    Setiap tahun, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang menjalankan profesinya terus terjadi di Indonesia. AJI Indonesia telah melakukan pemantauan kasus kekerasan terhadap jurnalis sejak tahun 1997, dan menemukan fakta bahwa jumlah kasus kekerasan itu tidak pernah kurang dari 30 kasus per tahun.

    Kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia semakin mengkhawatirkan dalam 10 tahun terakhir. Posisi Indonesia terbaru dalam kebebasan pers dan berekpresi menurut data World Press Freedom Index 2015 yang dirilis Reporters Sans Frontiers (Prancis), berada di posisi merah, ranking 138 dari 180 negara. Posisi ini bahkan berada di bawah Thailand (yang kini dipimpin junta militer), Taiwan dan India. Sedangkan Freedom House yang berbasis di Amerika Serikat, dalam lima tahun terakhir menempatkan Indonesia dalam posisi partly free.

    Indikator yang mereka gunakan adalah, pertama, kebebasan warga negara dan pers terampas karena kehadiran undang-undang yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan pers, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Intelijen dan RUU Kerahasiaan Negara yang bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Kedua, media dan jurnalis rentan kekerasan dan kriminalisasi.

    Sepanjang tahun 2015, angka kekerasan terhadap jurnalis meningkat. Ada 44 kasus kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2015, meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai 40 kejadian. Namun satu yang perlu dicatat, angka polisi sebagai pelaku kekerasan berlipat dua, dari sebelumnya hanya enam kasus, kini tercatat ada 14 kejadian di mana pelaku kekerasan adalah polisi.

    Kemerdekaan Pers dan Hak Asasi Manusia

    Kemerdekaan pers pada hakikatnya bukanlah hak eksklusif dari komunitas pers semata. Kemerdekaan pers adalah hak konstitusional yang berakar kepada jaminan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis bukan semata-mata menghalangi kerja jurnalis untuk memperoleh berita. Setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi yang sedang diliput atau dipublikasikan jurnalis.

    Pasal 19 dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengatakan bahwa hak fundamental dari kebebasan berekspresi mencakup kebebasan “untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun dan dengan tidak memandang batas negara”.

    Di Indonesia, jaminan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi diatur Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945, dan jaminan kemerdekaan pers yang dijamin Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah semata-mata demi setiap warga negara mendapatkan pemenuhan hak atas informasi.

    World Press Freedom Day 2016

    Tahun 2016, Hari Kebebasan Pers Sedunia bertepatan dengan tiga tonggak capaian penting:

    Bertepatannya WPFD dengan peringatan 250 tahun keberadaan undang-undang kebebasan informasi di wilayah yang meliputi Swedia dan Finlandia sekarang menjadi dasar lain penentuan tema WPFD 2016: “Akses atas Informasi dan Kebebasan Fundamental—Ini Hak Anda!”

    Undang-undang kebebasan informasi pertama dunia disahkan pada 1766 di wilayah yang sekarang merupakan Swedia dan Finlandia. Sejak itu, telah ada lebih dari 90 negara (termasuk Indonesia) yang juga membuat undang-undang yang memberi hak kepada tiap-tiap warga negara untuk meminta informasi dari lembaga negara dan pemerintah. NASKAH KONSEP UNESCO terkait tema “Akses atas Informasi dan Kebebasan Fundamental—Ini Hak Anda!” dapat diunduh di sini

    Kebebasan Informasi Publik di Dunia

    Meski telah ada lebih dari 90 negara yang memberlakukan Undang-undang tentang Hak atas Informasi Publik, hingga kini masih terdapat permasalahan dalam pemenuhan hak atas informasi publik. Mulai dari persoalan pemahaman dan kesadaran warga negara untuk memakai hak atas informasi publik, kejelasan mekanisme dan biaya atas permohonan informasi, dan rendahnya inisiatif lembaga negara dan pemerintah untuk mengumumkan sendiri informasi publik yang mereka kuasai.

    Isu lainnya adalah efektif tidaknya penggunaan mekanisme permohonan informasi publik untuk membantu kerja jurnalis. Persoalan itu antara lain disebabkan tingkat kesulitan mekanisme permohonan informasi publik, serta bagaimana memahami dan kemudian menggunakan data atau informasi mentah untuk kerja jurnalistik jurnalis. Padahal jurnalisme data yang berbasis kepada data-data dan informasi publik adalah jalan bagi peningkatkan akuntabilitas institusi-institusi sebagai bagian dari ide SDG mengenai pembangunan berkelanjutan. Dengan cara-cara ini, kebebasan informasi terkait erat dengan budaya keterbukaan dan ide demokrasi partisipatoris, keduanya penting bagi pembangunan berkelanjutan (SDGs).

    Kebebasan Informasi Publik di Indonesia

    Masyarakat sipil di Indonesia telah menggagas pentingnya undang-undang yang menjamin hak warga atas informasi publik sejak tahun 2000. Pada 2003, 42 organisasi membuat Koalisi Kebebasan Untuk Informasi untuk memperkuat desakan diundangkannya sebuah undang-undang yang menjamin pelaksanaan hak warga negara Indonesia atas informasi.

    Tuntutan itu akhirnya berbuah pada 2008, dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP itu efektif berlaku pada 1 Mei 2010 lalu. Akan tetapi, sebagaimana tantangan di negara lainnya, tahap implementasi UU KIP itu masih menghadapi banyak kendala. Badan publik masih menggunakan paradigma lama, bahwa yang namanya informasi harus tersimpan dan rahasia.

    Pada Maret 2012, AJI Indonesia dan Yayasan TIFA mempublikasikan “Buku Kumpulan Naskah Penerima Beasiswa Liputan Implementasi UU KIP – Menggedor Pintu, Mendobrak Sekat Informasi”. Buku itu berisikan pengalaman sembilan jurnalis membuat permohonan informasi publik kepada berbagai badan publik.

    Pengalaman kesembilan jurnalis menunjukkan bahwa ternyata masih sulit badan publik memberikan informasi kepada jurnalis, bahkan ketika mereka sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain karena informasi itu secara proaktif tidak tersedia dalam situs badan publik misalnya. Kesulitan itu sebagian besar karena mereka sendiri belum percaya apakah mereka tidak akan dihukum jika memberikan informasi publik yang mereka anggap rahasia.

    Pada sisi yang lain, jurnalis sebenarnya memiliki keuntungan karena UU Pers sendiri cukup ampuh untuk melindungi jurnalis dan memosisikan profesi ini untuk mudah memperoleh informasi yang mereka butuhkan.Hasil tulisan mendalam dan investigatif ini juga menunjukkan kedalaman dan kekayaan analisis dari jurnalis dibandingkan hanya sekedar mengabarkan suatu peristiwa. Penggunaan dokumen resmi yang massif sesungguhnya akan membantu jurnalis berubah dalam kualitas penyajian liputan.

    Hingga kini UU KIP itu seperti ada dan tiada, berlaku namun terus diabaikan oleh aparat badan publik. Tidak ada cara lain untuk menegaskan eksistensi UU KIP selain dengan terus memperbanyak permohonan informasi publik kepada setiap lembaga publik. Peringatan WPFD 2016 harus menjadi momentum bagi jurnalis maupun publik luas untuk terus menggunakan mekanisme permohonan informasi publik sebagaimana dijamin UU KIP. Tata cara pengajuan permohonan informasi dapat dilihat di sini

    Tata cara memperoleh informasi publik

    Tema AJI Indonesia Memeringati WPFD 2016: “Berbeda itu Hak!”

    Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada rangkaian peringatan WPFD 2016 AJI Indonesia juga menggulirkan tema yang berkaitan dengan situasi pemenuhan hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan jaminan Pasal 19 DUHAM dan Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945.

    Jaminan hak asasi manusia dalam aturan-aturan itu mencakup dua hal—yaitu hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyebarluaskan informasi atau berekspresi. Sepasang hak itu begitu fundamental, bahkan seperti oksigen, menjadi jalan untuk memastikan dan menuntut negara memenuhi hak asasi manusia lainnya. Hanya dengan jaminan hak atas informasi dan hak untuk berekspresi, setiap warga negara bisa terus menuntut Negara untuk menjamin dan memenuhi hak warga negara untuk bebas beragama dan berkeyakinan, hak warga negara untuk berserikat, ataupun hak warga negara untuk mencari penghidupan secara layak, misalnya.

    Peliknya, selama beberapa tahun terakhir—khususnya selama setahunan terakhiri ini—aparatur negara justru kerap lalai memenuhi hak warga untuk memperoleh informasi dan bebas berekspresi. Berbagai upaya warga untuk mengekspresikan perbedaan pendapat kerap kali gagal karena tindakan intoleran kelompok warga yang lain. Represi atas kebebasan berekspresi ini semakin menguat terkait isu-isu politik sensitif, khususnya isu terkait Tragedi Kemanusiaan 1965 dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat lainnya. Polisi yang seharusnya menjamin kebebasan berekspresi setiap warga justru menjadi bagian dari kelompok yang melakukan intimidasi atas upaya warga berekspresi.

    AJI Indonesia menilai berbagai tindakan represi sebuah/beberapa kelompok masyarakat atas upaya ekspresi kelompok warga yang lain terjadi karena buruknya pemahaman akan toleransi. Berangkat dari jaminan-jaminan hak konstitusional warga negara dalam Undang-undang Dasar 1945, AJI Indonesia mengampanyekan slogan “Berbeda itu Hak!” sebagai langkah awal untuk membangun kembali pemahaman publik akan toleransi dan Kebhinekaan Indonesia.

    AJI Indonesia juga menggulirkan tema lokal itu sebagai tuntutan kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk memenuhi dan menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, dengan tetap melakukan penindakan tegas terhadap segala bentuk anjuran kekerasan maupun ujaran kebencian rasial ataupun sekterian. Pemahaman nilai “Berbeda itu Hak!” adalah jalan merawat ke-Indonesia-an kita.