Menurut Jim Nolan, aturan atau UU penistaan agama, bisa menjadi ancaman kebebasan pers yang saat ini dinikmati, terutama di Negara-negara demokratis seiring dengan bertumbuhnya faham ekstremis. Contohnya, terjadi pada Pimred The Jakarta Post yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian padahal kasus tersebut, sudah ditangani oleh Dewan Pers sebagai sengketa pers.

“Ada tren baru, gerakan baru melawan pers, membawa nilai agama yang ekstrim. Mereka memunculkan hal penistaan agama yang justru mengancam kebebasan pers itu sendiri,” ujarnya membuka diskusi.

Menurutnya, ada problem mendasar dari aturan terkait Penistaan Agama di Indonesia diantaranya, pengaburan aturan penistaan agama dan aparat penegak hukum, yakni Kepolisian dan Kejaksaan yang gagal menangani kasus laporan penistaan secara kredibel, sehingga memunculkan efek berganda.

“Intimidasi kelompok terhadap media yang secara konsisten menentang taktik ekstrimisme justru sangat mengkhawatirkan. Didalam UU Pidana yang secara sengaja mengungkapkan kebencian dan penghinaan di publik, untuk mencegah seseorang masuk agama lain, bisa dikenakan pidana sampai 5 tahun penjara,” ujarnya.

Jim menyoroti juga UU ITE yang bisa menjerat jurnalis sewaktu-waktu. Aturan tersebut, telah merumuskan model pidana baru terhadap penghinaan di internet, berupa denda dan hukuman penjara. “Ancaman yang ada di UU ITE diremehkan oleh Menkominfo saat itu disahkan, karena jurnalis diminta untuk tidak takut menginformasikan apapun seputar SARA tetapi menurut Jim kenapa harus ada pernyataan itu,” katanya.

Dia menegaskan, elemen penghinaan didalam UU ITE sebenarnya tidak memenuhi standar hukum. “Ini lebih kepada perasaan sehingga memerlukan pembuktian lebih kuat. Seharusnya itu obyektif, bisa dibuktikan dan jauh dari isu kebebasan berpendapat tadi,” katanya.

Presiden SEAPA Eko Maryadi mengungkapkan, saat ini, ada 4 negara ASEAN, yakni Malaysia, Brunai, Singapura dan Indonesia yang mempunyai aturan Penistaan Agama dengan alasan umat islamnya mayoritas.

Dalam pemberiataan, kata dia, ada standar yang harus dipatuhi jurnalis, yaitu kode etik jurnalistik. Hal ini menjadi pembeda produk jurnalistik seperti yang ditampilkan The Jakarta Post. “Misal kita tidak setuju dengan perilaku ISIS, itu berbeda dengan kita membela media yang membuat potret Nabi Muhammad SAW karena itu jelas dilarang.”

Pimred Hidayatullah Mahladi Murni menegaskan sampai saat ini, belum ada tafsir yang jelas terhadap konten apa saja, yang bisa dianggap menyebarkan kebencian. Definisi dan dasar hukumnya sampai saat ini belum kuat. Termasuk definisi radikal, sehingga membuat beberapa media islam diblokir oleh pemerintah.

“Bagaimana kalau ada narsum kami yang mengkafirkan orang yang sebenarnya orang itu memang kafir. Apakah ini termasuk dalam ranah menebar kebencian atau yang dimaksudkan adalah mengakfirkan pihak yang belum tentu kafir, maka berlakulah kode etik jurnalistik. Media kami, secara tegas menyatakan sebagai media Islam.” katanya.

Dia mengatakan, satu cara yang sedang dilakukan pihaknya adalah, merumuskan sebuah kode etik jurnalistik dengan para ulama. “Kami akan meminta dukungan dewan pers untuk itu. Ini harus diserahkan juga ke para pemuka agama,” katanya.